Guru Ramai Teraniaya??? Ini Balasan Bapak Mendikbud

INI JAWABAN MENTERI PENDIDIKAN TENTANG GURU YANG RAMAI DI PENJARAKAN ORANG TUA SISWA

Kebijakan Baik yang Harus Dikomunikasikan dengan Baik

Jakarta, Kemendikbud --- Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan pemerintah Indonesia mempunyai banyak kebijakan baik yang seharusnya sanggup dikomunikasikan dengan baik pula. Dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan, katanya, humas pemerintah berkompetisi dengan isu-isu sensasional lain, sedangkan gosip kebijakan pemerintah yang konkret dianggap non-sensasional.

Hal tersebut dikemukakan Mendikbud Anies Baswedan ketika beraudiensi dengan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (BPP Perhumas Indonesia), di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (17/6/2016). “Salah satu persoalan besar kita ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum, dan kepada institusi-institusi pendidikan,” ujar Mendikbud yang didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Asianto Sinambela.

Dalam audiensi tersebut, Mendikbud juga memaparkan beberapa terobosan Kemendikbud, antara lain Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 perihal Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Mengenai NPD dan Permendikbud perihal Buku, ia menyampaikan salah satu tujuan pembuatannya ialah untuk membuat ekosistem pendidikan yang baik.

“Kita membayangkan, yang ingin kita bangkit oleh Kemendikbud ini ialah ekosistem pendidikan. Mungkin terdengar abstrak, tapi bergotong-royong itulah yang dibutuhkan, di mana pelaku-pelaku pendidikan sanggup berinteraksi dengan baik,” tutur Mendikbud.

NPD merupakan salah satu layanan data Kemendikbud berbasis daring (online) y4ng sanggup dimanfaatkan untuk menggali informasi penting perihal potret pendidikan dan penganggaran pada suatu daerah. Dengan memahami NPD setiap orang tidak saja sanggup mengetahui besaran anggaran pendidikan dan kinerja suatu kawasan tetapi juga sanggup berpartisipasi aktif dalam memecahkan aneka macam persoalan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 perihal Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, diatur bahwa buku-buku yang dipakai di satuan pendidikan harus mencantumkan informasi perihal penulis, editor, illustrator, penelaah, konsultan, reviewer dan penilai. Dengan begitu, diperlukan masyarakat sanggup menunjukkan feedback timbal balik berupa masukan dan kritik terhadap penerbit buku dan penulisnya atas konten atau bahan buku.

“Pendidikan akan sulit maju kalau hanya mengandalkan pemerintah. Kita harus membuat ekosistem dengan informasi. Selama ini masyarakat sebagai pengguna buku tidak pernah sanggup memberi feedback secara langsung. Satu persen saja dari total pengguna buku menunjukkan feedback-nya, it will means a lot,” ujar Mendikbud.

Ia kemudian menunjukkan beberapa pola taktik komunikasi yang dilakukan Kemendikbud dalam mengkomunikasikan kebijakan baik ke masyarakat, salah satunya dengan memakai media umum dan merangkul para pegiat pendidikan dan influencer di media sosial.

“Kita banyak melaksanakan publikasi di media sosial. Kita bikin banyak infografis. Misalnya tahun lalu, usul mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan inisiatif pemerintah. Tapi kalau pemerintah yang mengajak, belum tentu direspons dengan baik oleh masyarakat. Makara kami mengajak influencerdi media umum untuk mengajak masyarakat ikut gerakan ini,” tuturnya.

Dari audiensi dengan BPP Perhumas Indonesia itu, Mendikbud juga berharap sanggup mendapat masukan-masukan perihal bagaimana merancang taktik komunikasi. “Tell us, what is the best way to communicate. Karena noise perihal hiruk pikuk pendidikan ini terasa sekali”.

Ketua Umum BPP Perhumas Indonesia, Agung Laksamana mengatakan, Perhumas mempunyai rencana mengadakan konvensi nasional dengan tema “The Power of PR; Membangun Reputasi Indonesia 2030”. Dalam konvensi itu akan dibahas bagaimana taktik komunikasi ke depan untuk membangun reputasi Indonesia di dunia internasional. Ia menuturkan, diharapkan, konvensi nasional tersebut sanggup menunjukkan bantuan riil, dan bukan sekadar konvensi biasa. “Ini milestone kita sebagai praktisi humas. Bagaimana komunikasi ke depan. Indonesia harus optimis jadi the real top 20 countries,” ujarnya.

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/